Netral English Netral Mandarin
20:18 wib
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan vaksinasi COVID-19 kedua kalinya masih dengan vaksin Sinovac yang dilaksanakan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (27/1/2021). Komjen Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru. Pelantikan ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.
MUI Ingatkan Presiden Soal Kapolri Baru, DS: Cari Kapolri Apa Cari Kulkas, Pake Stempel Halal Segala

Selasa, 12-January-2021 15:55

Pegiat Medoa Sosial Denny Siregar
Foto : Twitter
Pegiat Medoa Sosial Denny Siregar
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pegiat media sosial Denny Siregar ikut angkat bicara mengenai kisruh pemilihan Kapolri. Saat ini bursa pemilihan Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz sudah ada di tangan Presiden Joko Widodo. Salah satu calon terkuat adalah Komjen Listyo Sigit Prabowo yang beragama non muslim.

Majelis Ulama Indonesia meminta Presiden untuk mempertimbangkan dengan arif sosok Kapolri baru, terutama karena terdapat isu yang menunjukan hubungan antara pemerintah dan umat islam agak terganggu.

Denny pun menimpali permintaan MUI tersebut. Menurutnya, permintaan tersebut secara tidak langsung ingin agar Kapolri baru dipilih dari sosok yang beragama Islam. Padahal, menurut Denny, mencari Kapolri tidak sama dengan mencari kulkas, harus ada stempel halal segala.

“Maksud @MUIPusat itu pak @jokowi, calon Kapolri harus ada stempel halalnya dulu..

Ini nyari Kapolri apa nyari kulkas, pake stempel segala,” tulis Denny di akun Twitternya, Selasa (12/1/2021).

Sebelumnya, MUI meminta Presiden Joko Widodo agar benar-benar arif dan bijaksana dalam memutuskan menunjuk sosok calon Kapolri baru, pengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun Februari 2021 mendatang.

"Presiden hendaknya kalau akan mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi kapolri  pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan, loyalitas, dan profesionalitas saja tapi harus lebih luas dari itu," kata Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, dalam keterangan tertulis, Selasa, (12/1).

Anwar melihat dalam beberapa waktu belakangan, terdapat isu yang menunjukan hubungan antara pemerintah dan umat islam agak terganggu. Ia menilai masih ada sebagian umat islam yang melihat bahwa kriminalisasi terhadap ulama masih kerap terjadi di Indonesia.

Meskipun pemerintah telah menegaskan tak ada kriminalisasi, namun Anear mengatakan sikap dan pandangan seperti itu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah.

"Karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam, apalagi kalau seandainya sebagian besar umat islam  merasa  terus menerus disakiti dan dikecewakan," kata Anwar.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan krisis kesehatan karena Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir dan juga krisis ekonomi yang cukup berat. Dengan situssi tersebut, Anwar mengatakan tidak mustahil berbagai kemungkinan buruk bisa terjadi.

"Oleh karena itu sebagai anak bangsa saya khawatir  penunjukan kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa kedepannya," kata Anwar.

Atas dasar itu, Anwar mengatakan Indonesia sebagai bangsa harus bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah tersebut. Penyelesaian semacam ini, kata dia, sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa.

"Untuk itu saya berharap dalam penunjukan dan penetapan calon kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini tentu saja presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas," kata Anwar.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati