Netral English Netral Mandarin
05:50wib
Polisi menduga kelompok kriminal bersenjata (KKB) membakar sejumlah fasilitas umum di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, lantaran sempat dijadikan sebagai Posko Komando Taktis alias Pos Kotis. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Yakin JK Bisa Selesaikan Konflik Papua, Pengamat: Pemerintah Harus Beri Mandat Penuh Kepadanya

Rabu, 05-Mei-2021 11:00

Jamaluddin Ritonga
Foto : Istimewa
Jamaluddin Ritonga
20

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga menilai, usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi mandat kepada Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) untuk menyelesaikan masalah Papua, merupakan sebuah gagasan yang tepat.

Hal tersebut disampaikan Jamiluddin mengomentari pernyataan Direktur Eksekutif Jenggala Center Syamsuddin Radjab yang mengusulkan supaya Jusuf Kalla turun tangan menyelesaikan masalah Papua. Untuk itu, Syamsuddin meminta Jokowi memberi mandat kepada JK.

"Gagasan memberi mandat kepada JK untuk menyelesaikan masalah Papua sangat tepat. Sebab, JK sudah terbukti mampu mendamaikan konflik di Aceh, Poso, dan Ambon," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/5/2021).

"JK juga diminta untuk membantu menyelesaikan konflik di Afghanistan. Bahkan JK mengajak ulama Indonesia untuk mendamaikan konflik tersebut," ungkapnya.

Selain itu, Jamiluddin menyebut, JK juga tokoh yang sangat dihormati dan dipercaya di Indonesia timur. Karenanya, JK sangat berpeluang dapat diterima oleh pihak- pihak yang bermasalah di Papua.

"JK juga sosok yang memahami budaya, psikologis, dan sosiologis masyarakat Papua. Ini akan menjadi bekal bagi JK untuk mendekati pihak-pihak yang bermasalah di Papua," ujarnya.

Agar JK dapat menyelesaikan masalah Papua, lanjut Jamiluddin, Pemerintah  harus memberi mandat penuh kepadanya. Melalui mandat penuh itu diharapkan JK dapat lebih leluasa dalam menetapkan misi perdamaian, strategi, pendekatan yang akan digunakan, serta tempat dan waktu yang diperlukan.

"JK juga sebaiknya diberi kewenangan penuh untuk memilih timnya. Hanya dengan begitu tim JK berpeluang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah di Papua," ungkap Jamiluddin.

"Supaya upaya perdamaian yang akan dilakukan JK berjalan mulus, maka TNI, Polri, dan Inteligen seyogyanya berada dalam kendalinya. Dengan begitu, JK dapat bekerja tanpa khawatir akan ada yang cawe-cawe di luar kendalinya sehingga membuat pihak-pihak yang bermasalah merasa tidak nyaman," jelasnya.

Jamiluddin berkeyakinan, jika semua itu sepenuhnya dimandatkan kepada JK, maka masalah Papua dalam waktu relatif singkat akan dapat diselesaikan. "Masalahnya apakah Jokowi mau memberi mandat tersebut?" tutupnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P